Anggota DPRD Medan Minta ASN Netral di Pilkada Nanti

Editor: Irvan

DETEKSI.co - Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Medan mengingatkan penyelenggaran dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga profesionalitas dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan, 09 Desember 2020 mendatang.

Harapan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan dalam paripurna yang beragendakan menyampaian Pemandangan Umum FPKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2021, di Gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (03/11/2020).

“Akhir tahun 2020 ini sebagian besar wilayah indonesia akan melaksanakan pilkada serentak pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur dan walikota/wakil walikota serta bupati/wakil bupati untuk yang pertama kalinya dimasa pandemic covid 2019, dan kita semua berharap, semoga pelaksanaan pilkada serentak ini aman, tertib dan terkendali,” ucapnnya.

Profesionalisme dan netralitas penyelenggara, kata Syaiful merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan pilkada itu sendiri, dan juga menunujukkan tingkat legitimasi pemenang pilkada nantinya.

“Karena itu, netralitas seluruh pihak penyelenggara yang terlibat dalam pilkada ini sangat diharapkan, bukan hanya oleh pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon saja, akan tetapi juga sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu, kami minta kepada para ASN, Camat, Lurah dan Kepling, serta aparatur pemerintah lainnya, agar netral dalam Pilkada ini,” tegasnya.

FRKS juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas sebagai wasit dalam kontestasi pilkada kali ini diharapkan juga berlaku adil dalam menjalankan tugasnya.

“Kepada seluruh kepling di kota Medan, kami juga berharap agar berlaku netral dalam pilkada ini, jangan melakukan intimidasi, dengan mengatakan tidak akan mendapatkan bantuan ini dan itu, jika tidak memilih pasangan calon tertentu, bahkan kami menemukan ada beberapa oknum kepling yang turut membagikan sembako dari salah satu pasangan calon,” ungkapnya.

Dijelaskanya berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2020 dan PKPU nomor 13 tahun 2020 telah di atur mengenai jumlah dan ukuran bahan kampanye, dan juga diatur dalam SK KPU no.746/pp.08.2-sd/07/kpu/ix/2020 tentang pemasangan jumlah bilboard, spanduk, umbul-umbul dan baleho dari setiap pasangan calon serta lokasi-lokasi pemasangan yang telah ditentukan.(Red)

Share:
Komentar

Berita Terkini