Kerja Progresif Bawaslu, Prestasi Bangsa

Editor: Irvan
Oleh: Syahril Hidayah Nasution S.H.

DETEKSI.co - Medan, Perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 akan tiba beberapa hari lagi, upaya tim masing-masing dari pemenangan pasangan calon pun siap diuji, segala bentuk kecurangan dan pelanggaran pemilihan tentu tak luput diawasi, agar terselenggaranya pesta demokrasi yang jurdil dan transparansi.

Momen Pilkada kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, masa pandemi cukup menguras energi dari para penyelenggara Pilkada mulai dari pusat hingga ke daerah, aturan demi aturan pun sudah direvisi bagi masyarakat terutama terkait protokol kesehatan, salah satunya adalah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19). 

Melihat kondisi bencana nonalam covid-19 yang belum menandakan berakhir, rumusan pemungutan dan rekapitulasi telah diperbaiki dengan menunjuk PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Berkenaan dengan tahapan terakhir pilkada ini, maka posisi progresif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sangat diharapkan diberbagai daerah penjuru wilayah Indonesia, khususnya dalam mengawasi perhelatan hari H Pilkada 9 Desember 2020 yang beberapa hari lagi akan segera terlaksana. Hal ini bisa diintensifkan melalui pengawalan progresif Bawaslu di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. 

Tentu, kita juga sebagai pemilih atau masyarakat sekitar tetap diharapkan memasang mata dan telinga lebih peka dalam mengawasi pergerakan politik uang khususnya di tengah-tengah masyarakat menjelang hari H.

Kerja-kerja progresif pengawas pemilihan ini sangat dibutuhkan untuk lebih maksimal dalam mencegah terjadinya kecurangan di 270 titik wilayah yang  menyelenggarakan Pilkada. 

Ditekankan kembali, bahwa pengawasan intensif kiranya lebih difokuskan terhadap praktik politik uang yang memang hal ini sudah menjadi rahasia umum terjadi dikalangan masyarakat calon pemilih. Politik uang ini kerap terjadi pada saat menjelang hari H, misalnya baru-baru ini terjadi adanya dugaan politik uang di Kota Medan tepatnya dikecamatan Medan Timur yang dilansir dalam berita media online yang dilakukan oleh 2 orang wanita yang ditemukan warga telah membagi-bagikan uang kepada warga setempat, dengan ajakan memilih salah satu pasangan calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Medan. 

Maka, dalam kasus seperti inilah peran Bawaslu sangat diharapkan untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik suruhan bagi-bagi uang tersebut, karena perbuatan politik uang adalah suatu perbuatan yang mencederai demokrasi kita, dan untuk itu masyarakat juga diharapkan partisipasinya untuk menolak politik uang tersebut, yang pada akhirnya hanya merugikan bagi diri sendiri dan negara.


Oleh: Syahril Hidayah Nasution S.H.

Anggota Pemantau Pemilihan Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia


Share:
Komentar

Berita Terkini