Terkait SE Honorarium PHL Tahun 2021, Ihwan Ritongan Minta Pemko Medan Pertimbangkan Kembali

Editor: Irvan

DETEKSI.co - Medan, Surat Edaran tentang Honorarium PHL Pemko Medan Tahun 2021 yang dikeluarkan kepada seluruh OPD di jajaran Pemko Medan dinilai terlalu dipaksakan. Sebab, dalam mengeluarkan dan memutuskan jumlah nominal Honorarium PHL tersebut, Pemko dinilai hanya mengacu kepada beban APBD Tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19, sementara kebijakan tersebut tanpa memikirkan kondisi beban ekonomi para PHL yang terjadi saat ini yang juga dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang terjadi.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H.Ihwan Ritonga, SE.,MM kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Ihwan meminta agar Pemko Medan kembali mempertimbangkan surat edaran tentang penggajian Honorarium PHL tersebut demi kemanusiaan dan agar disesuaikan dengan kebutuhan hidup saat ini.

"Saya kira, semua OPD-OPD sangat membutuhkan tenaga PHL untuk membantu kegiatan operasional mereka. Bagaimana para PHL mampu bekerja maksimal jika kesejahteraan mereka saja kurang diperhatikan, ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh Pemko Medan dalam mengeluarkan kebijakan yang adil,"ujar Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini.

Menurutnya, berdasarkan surat edaran Honorarium PHL tahun 2021 sebesar Rp.3.000.000 setelah dipotong BPJS Naker sebesar Rp.187.200 dan BPJS Nakes sebesar Rp.150.000 sehingga, para pegawai PHL hanya mendapat honorarium untuk tahun 2021 sebesar Rp.2.662.800.

Ditengah kondisi ekonomi yang sulit dampak dari Pandemi Covid-19 yang terjadi, memang beban APBD kota Medan besar. " Namun perlu juga dipertimbangkan rasa kemanusiaan, jangan hanya karena hitungan pengeluaran APBD, masyarakat jadi di korbankan," tegas Ihwan.

Sementara itu, sebelumnya, Selasa (16/2) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Medan, Wirya saat ditemui mengatakan, bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa kenaikan honorarium para PHL mengikuti Upah Pokok Minimum Kota (UMK). 

Diterangkan Wirya, faktor pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain keterbatasan APBD kota Medan tahun 2021 akibat adanya pandemi Covid-19, kenaikan UMK setiap tahun nya yang akan memberatkan APBD, Pegwai Harian Lepas (PHL) merupakan tenaga kerja yang diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran dan tidak memiliki ke ahlian khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga, dalam penentuan penggajiannya dapat disetarakan dengan gaji pokok II/a yaitu sebesar Rp.2.022.200. Dan Gaji Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan peraturan  Presiden Nomor 98 Tahun 2020 untuk Golongan II yaitu sebesar Rp.1.960.000 s/d 2.843.900,- dan berdasarkan Permenkeu RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 di sebutkan bahwa honorarium non PNS diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat, Upah Minimum Sumatera Utara sebesar Rp.2.449.500.

Tambahnya lagi, bahwa dalam APBD TA.2021 telah disahkan Honorarium PHL sebesar tiga juta rupiah.

"Kalau kenaikan gaji PHL setiap tahunnya mengikuti UMK maka, bisa bangkrut Pemko Medan ini," kata Wirya.

Terkait permasalahan PHL yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dimana dari 151 tenaga PHL yang telah dipekerjakan, hanya sebanyak 103 PHL yang gajinya di tampung di APBD Pemko Medan Tahun 2021, sehingga ada sebanyak 48 PHL yang tidak gajian, Sekda kota Medan dengan nada sedikit keras mengatakan diluar dari 103 PHL itu bukan tanggungjawab Pemko.

"Kebutuhan tenaga PHL itu tergantung apa yang di kerjakan. Kalau tidak dibutuhkan melebihi yang sudah ada, kenapa diterima. Sejak dua tahun yang lalu sudah 103 PHL yang dibutuhkan. Kami sudah analisis itu," jelas Wirya.

Wirya malah menganggap Kadis Pertanian dan Perikanan hanya menambah PHL tanpa berdasarkan pertimbangan kebutuhan di OPD yang dipimpinnya. Sayangnya, dari semua keterangan yang didapat wartawan melalui Sekda, terkait tidak diterima nya usulan gaji ke 48 tenaga PHL di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan yang telah di diparipurnakan melalui APBD lantaran adanya hasil evaluasi dari gubernur terntang PHL seperti yang diterangkan Kepala Bappeda, Kepala Keuangan dan Asset dan BKD Pemko Medan.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan ada mengusulkan untuk dimasukkan nya gaji bagi 48 tenaga PHL yang selama ini telah dipekerjakan di dinas tersebut. Oleh komisi IV DPRD dan Ketua DPRD kota Medan juga sudah menyetujui usulan tersebut, selanjutnya  usulan tersebut di bahas pada Rapat Banggar dan dibawa dan bawa ke Paripurna APBD 2021. Namun, tidak terealisasi pada Tahun 2021 dengan alasan mempertimbangkan hasil evaluasi Gubernur Sumut. 

Hal ini diketahui saat Komisi IV DPRD kota Medan kembali membawakan permasalahan ini pada RDP yang dilakukan di ruang Komisi, dengan memanggil Kadis Pertanian dan Perikanan kota Medan, Kepala Bappeda, Kepala Keuangan dan Asset serta BKD yang juga turut hadir.(Red/Van)

Share:
Komentar

Berita Terkini