Baru 48 Gampong di Abdya yang Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap I

Editor: DETEKSI.co author photo

DETEKSI.co - Aceh Barat Daya, Hingga awal Maret 2021, dari 152 gampong (desa) dalam kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) baru 48 gampong yang melaku pengajuan pencairan dana desa tahap I.

Pada hal sebelumnya, ditargetkan paling lambat akhir Februari 2021, seluruh gampong dalam kabupaten Abdya sudah mencairkan anggaran tahap I.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya, Nur Afni Muliana SPd kepada awak media, Kamis (4/3/2021) menjelaskan, 48 gampong yang sudah mengajukan pencairan dana desa, terbanyak di Kecamatan Kuala Batee sudah 13 gampong.

Terdiri dari gampong Blang Makmur, Lhok Gajah, Krueng Panto, Keudee Baro, Kota Bahagia, Kuala Teurubu, Blang Panyang, Kampung Tengah, Padang Sikabu, Alue Pade, Muka Blang, Lhueng Geulumpang dan Rumoh Panyang.

Selanjutnya disusul oleh kecamatan Lembah Sabil 9 gampong, terdiri dari gampong Kuta Paya, Meunasah Tengah, Meunasah Sukon, Meurandeh, Tokoh II, Alue Rambot, Geulanggang Batee, Suka Damai dan Padang Keulele.

Sedangkan di Kecamatan Blangpidie baru 8 gampong yang mengajukan yaitu gampong Baharu, Cot Jirat, Guhang, Keudee Paya, Keudee Siblah, Lam Kuta, Lhueng Asan dan Lhueng Tarok.

Kemudian Kecamatan Susoh ada 4 gampong, yaitu gampong Ujung Padang, Ladang, Pulau Kayu dan Rumah Panjang. Begitu juga dengan kecamatan Manggeng juga baru 4 gampong, diantaranya gampong Keudai, Lhok Puntoy, Panton Makmue dan Tengah.

Untuk kecamatan Babahrot yang sudah melakukan pengajuan juga baru 4 gampong yang terdiri dari gampong Alue Peunawa, Cot Seumantok, Pantee Cermin dan Pantee Rakyat.

Begitu juga dengan kecamatan Tangan Tangan sudah 4 gampong yang terdiri dari gampong Drien Kipah, Padang Bak Jok, Padang Kawa dan Suak Labu.

Terakhir kecamatan Jeumpa baru 2 gampong yang sudah mengajukan pencairan ke DPMP4 yaitu gampong Alue Sungai Pinang dan Iku Lhueng.

"Sekitar 104 gampong belum mencairkan dana desa tahap I tahun 2021 sebesar 40 persen, dikarenakan Qanun tentang APBG tidak kunjung rampung disusun oleh aparatur desa bersangkutan," katanya. (Robbi)
Share:
Komentar

Berita Terkini