Warga Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan, PSR Desa Kampung Melayu Diduga Palsukan Data Poktan

Editor: DETEKSI.co author photo

Deteksi.co - Katingan, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di desa kampung melayu Kecamatan Mendawai kabupaten Katingan provinsi Kalimantan tengah, diduga kuat telah menipulasi data masyarakat dan memalsukan dokumentasi dan visual, program penanaman peremajaan sawit Rakyat, Minggu (21/2/2021).

Jumlah luas area garapan milik penerima bantuan tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Informasi yang berhasil di himpun wartawan Deteksi.co, Diungkap dari pengakuan salah seorang warga desa kampung Melayu kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah, Anang Hairi (47), telah mengetahui bahwa namanya dimasukan sebagai anggota dari kelompok tani (Poktan) MELAYU MANDIRI,Desa kampung melayu, kec, mendawai kabupaten Katingan.

"Saya terkejut, setelah tahu bahwa nama saya tercatat dalam daftar Anggota Kel , Poktan Melayu mandiri, padahal saya tidak memiliki lahan apa pun kata Anang Hairi, 

Tambah nya , ada beberapa nama warga yang dikenalnya dalam daftar RDKK. menurutnya sejumlah nama dimaksud bukanlah petani atau penggarap lahan tsb .

"Saya tidak punya tanah apa lagi lahan tapi kenapa nama saya ada di RDKK," ujarnya.

Selebih nya Anang Hairi mengungkapkan, bahwa selain mencatat nama warga, Oknum Ketua Gapoktan berinisial YN (40) itu pun diketahui memasukan nama anggota keluarganya, Padahal mereka tidak tahu dan juga tida mempunyai lahan/ tanah .

"Anehnya lagi, sebagian lahan warga di buat kan SPT yang di duga di palsukan, karena Rusli selaku (Camat mendawai) tidak mengetahui bahkan tidak pernah sama sekali menandatangani SPT tersebut, ungkap Anang Hairi .

Sementara, Sarbini (45) mantan Sekertaris Kelompok Tani Patuh Tani menerangkan, sebelum persoalan ini muncul ke permukaan, sarbini mengaku sudah mengetahui adanya kejanggalan pada RDKK yang dibuat dan diajukan oknum Ketua ATG. atas dasar itu, Sarbini lantas mundur diri dari jabatan Sekertaris.

Disinggung wartawan soal dirinya mundur dari jabatan. Sarbini beralasan ada ketidaktaatan yang dilakukan oleh ATG dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Bantuan Pupuk yang seharusnya diberikan pada anggota malah dibagikan di luar dari anggota," Tukasnya.

Selepas itu, Dugaan penyelewengan bantuan pupuk bersubsidi itu pun kemudian bergulir. bermula dari dokumen RDKK, yang dikonfirmasi ulang oleh Samudi kepala desa Mandawai yang belum genap satu tahun sebagai Pemangku jabatan, dimulai 2019 lalu.

Samudi memaparkan, timbulnya dugaan tersebut diketahuinya setelah dia mengumpulkan semua nama anggota yang tercantum dalam RDKK di balai desa. Keterangan yang didapat dari sejumlah anggota Gapoktan. tergali fakta, yakni adanya perbedaan luas area sawah yang dimiliki anggota poktan. menurut samudi ada ketidaksesuaian antara RDKK dengan SPPT. Selain itu, ditemukan pula beberapa nama warga yang diduga dicatut sebagai penerima, namun setelah dikonfirmasi nama nama tersebut mengaku tidak pernah menebus, atau menerima bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

"Saya verifikasi semua anggota kelompok tani nyatanya setelah disesuaikan RDKK dengan SPPT tidak sama. Bukan itu saja ada namanya tapi tidak punya lahan garapan, nah itu saya tegaskan untuk tidak diberi pupuk," bebernya pada, info pengawas korupsi. Com 

"Oknum itu sudah melakukan manipulasi data, yang mana warga setempat jelas ada didata RDKK Pupuk Bersubsidi namun nyatanya hanya sebatas didata saja, wajar warga sangat tidak terima namanya dituangkan di data RDKK. tidak punya sawah malah dicantumkan namanya,"tudingnya.

Kemudian, warga juaga berharap agar kasus ini tidak menggantung, dan harus segera ditindak lanjuti oleh pihak berwenang baik dari pihak Dinas Terkait,atau intitusi kepolisian.

"Saya minta agar kasus ini ditindaklanjuti agar bisa diungkap kebenarannya," Pungkasnya. 
(FAUZAN) .
Share:
Komentar

Berita Terkini